Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuna Widada (foto:klikfakta.com)
KlikFakta.com, KUDUS - Setelah sebelumnya 9 SD di Kabupaten
Kudus diagendakan untuk mengikuti Simulasi Pendidikan Tatap Muka (PTM) yang
bakal di gelar bulan depan. Kini hal tersebut batal dilaksanakan. Hal ini di
sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus Harjuna
Widada.
"Seperti edaran dari provinsi kalau SD belum bisa, ya kita mengikuti. Kita tidak berani melanggar aturan. Kita tangguhkan dulu, " kata Harjuna saat dimintai keterangan oleh awak media.
Lebih lanjut, dalam surat edaran Gubernur Jawa Tengah Ganjar
Pranowo menyebut bahwa yang boleh melakukan PTM hanya boleh dilakukan dijenjang
SMP-SMA. Sedangkan PAUD-SD, atas masukan dari para ahli, rencan tersebut
dibatalkan.
Lanjut Harujuna, kesembilan SD tersebut, yakni SD 2 Garung
Kidul, SD 2 Nganguk, SD 2 Jetis Kapuan, SD Berugenjang, SD 1 Golantepus, SD 2
Hadipolo, SD Peganjaran, SD 1 Rahtawu, dan SD 8 Kandangmas.
Padahal sehari sebelumnya, ada ratusan guru SD yang
mengikuti vaksinasi tahap pertama di gedung Pusat Belajar Guru (PBG), Senin
(22/3/2021). Di mana vaksinasi tahap pertama guru ini diprioritaskan untuk para
guru yang akan melakukan simulasi PTM nanti.
"Guru SD yang sudah terlanjur divaksin, ya sudah. Bisa
mengurangi kuota vaksinsasi yang akn datang, " ujar Harjuna.
Sementara untuk simulasi atau uji coba PTM yang rencananya
akan digelar di tanggal 5-16 April 2021, Harjuna tidak bisa merealisasikan hal
itu. Sebab, proses vaksinasi tahap kedua guru Kudus akan dilakukan di tanggal 5
April nanti.
"Rencananya PTM dilkukan tanggal 5 April nanti, tapi
tanggal 5 Kudus baru vaksin kedua. Jadi kalau tidak ada halangan apapun,
mungkin tanggal 6 setelah vaksin kedua, Kudus bisa mulai uji coba simulasi PTM,
" jelas Harjuna.
Mengetahui keputusan dari Gubernur Jateng terkait PTM di SD,
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus tidak mengetahui secara pasti apa alasannya.
Pihaknya hanya memberikan wejangan kepada guru-guru SD agar bisa lebih
memberikan proteksi kepada anak didiknya jika nanti SD diperbolehkan untuk PTM.
"Kalau alasannya (PTM SD dibatalkan) saya kurang tahu.
Mungkin nanti kalau anak-anak berangkat sekolah diantar dan dengan protokol
kesehatan ketat, mungkin diperbolehkan. Sekolah harus bisa lebih memberikan
proteksi kepada anak didiknya. Harus dipastikan siapa yang menjemput, dan harus
dengan protokol kesehatan," kata Hartopo.
Dengan kejadian ini pula, Hartopo berharap, guru-guru bisa
berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya dengan mendatangi siswa
ke rumahnya masing-masing.
"Kalau bisa guru datang ke rumah siswa, agar anak-anak masih bisa mendapatkan pendidikan secara langsung oleh gurunya, " tandasnya.
RA
