 |
| Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menghadiri rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun 2018, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. (KF-Zacky). |
klikFakta.com,
JEPARA - Sebanyak
15 persen guru di Kabupaten Jepara, hingga akhir tahun 2018 belum memenuhi
kualifikasi S1 atau D-IV. Fakta ini diungkapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi,
Jumat (29/3), di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Jepara.
Rapat beragenda penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun 2018, dipimpin Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara,
Purwanto, juga duduk di kursi pimpinan. Sedangkan dari eksekutif, hadir para
pimpinan perangkat daerah dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Alhamdulillah, sejalan dengan program kita
dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, 85,17 persen guru yang mengajar
di sekolah-sekolah di Kabupaten Jepara sudah memenuhi kualifikasi S1 atau
D-IV,” kata Marzuqi saat berpidato membacakan pengantar LKPj tersebut.
Capaian kinerja pemerintah daerah pada sektor
pendidikan, menjadi bagian dalam pengantar tersebut, di samping sektor-sektor
yang lain. Selain persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau DIV, bupati
juga melaporkan sejumlah indikator kinerja pendidikan. Dia menyebut Angka Melek
Huruf (AMH) penduduk berusia di atas 15 tahun, mencapai 99,52 persen. “Artinya,
hanya 0,48 atau kurang dari setengah persen penduduk Jepara di atas usia 15 tahun
yang buta aksara,” katanya.
Kemudian rata-rata lama sekolah warga Jepara
pada akhir tahun 2018, sebagaimana dilaporkan Marzuqi, mencapai 7,33 tahun.
Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 81,58 persen.
APM tingkat SLTP ini dia sebut sebagai indikator kinerja dalam menyukseskan
program wajib belajar sembilan tahun.
Dalam pengantar LKPj itu, bupati juga
memaparkan postur APBD 2018. Mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga
sisa lebih penghitungan anggaran. Untuk membahas LKPj ini, DPRD Kabupaten
Jepara membentuk empat panitia khusus (Pansus). “Pansus I membahasbidang
penyelengaraan pemerintahan dan keuangan, pansus II bidang ekonomi, pansus III
bidang kesra, dan pansus IV membahas tugas pembantuan dan infrastruktur,” kata
Pratikno. (KF).
EDITOR : A. ZAENAL MUSTOFA
