15 Persen Guru di Jepara Belum Sarjana
Cari Berita

15 Persen Guru di Jepara Belum Sarjana

Klikfakta.com
Jumat, 29 Maret 2019


Bupati Jepara Ahmad Marzuqi menghadiri rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun 2018, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. (KF-Zacky).



klikFakta.com, JEPARA - Sebanyak 15 persen guru di Kabupaten Jepara, hingga akhir tahun 2018 belum memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV. Fakta ini diungkapkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Jumat (29/3), di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara.

Rapat beragenda  penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Jepara tahun 2018, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Pratikno. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Purwanto, juga duduk di kursi pimpinan. Sedangkan dari eksekutif, hadir para pimpinan perangkat daerah dan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Alhamdulillah, sejalan dengan program kita dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, 85,17 persen guru yang mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Jepara sudah memenuhi kualifikasi S1 atau D-IV,” kata Marzuqi saat berpidato membacakan pengantar LKPj tersebut.

Capaian kinerja pemerintah daerah pada sektor pendidikan, menjadi bagian dalam pengantar tersebut, di samping sektor-sektor yang lain. Selain persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1 atau DIV, bupati juga melaporkan sejumlah indikator kinerja pendidikan. Dia menyebut Angka Melek Huruf (AMH) penduduk berusia di atas 15 tahun, mencapai 99,52 persen. “Artinya, hanya 0,48 atau kurang dari setengah persen penduduk Jepara di atas usia 15 tahun yang buta aksara,” katanya.

Kemudian rata-rata lama sekolah warga Jepara pada akhir tahun 2018, sebagaimana dilaporkan Marzuqi, mencapai 7,33 tahun. Sementara Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 81,58 persen. APM tingkat SLTP ini dia sebut sebagai indikator kinerja dalam menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun.

Dalam pengantar LKPj itu, bupati juga memaparkan postur APBD 2018. Mulai dari pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga sisa lebih penghitungan anggaran.  Untuk membahas LKPj ini, DPRD Kabupaten Jepara membentuk empat panitia khusus (Pansus). “Pansus I membahasbidang penyelengaraan pemerintahan dan keuangan, pansus II bidang ekonomi, pansus III bidang kesra, dan pansus IV membahas tugas pembantuan dan infrastruktur,” kata Pratikno. (KF).



EDITOR : A. ZAENAL MUSTOFA

Flashdisk Ribuan Kitab PDF