 |
| Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM) Kabupaten Kudus Bambang Tri Waluyo (tengah) bertekad mengembalikan eksistensi Koperasi Unit Desa (KUD) yang saat ini. Salah satunya dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. [KF/Adv] |
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi Usaha Kecil
Dan Menengah (Disnaker Perinkop dan UKM) Kabupaten Kudus, Bambang Tri Waluyo
menjelaskan, seiring perkembangan jaman dan tehnologi seperti sekarang ini,
membuat persaingan dunia usaha kian ketat.
“KUD yang saat ini masih eksis biasanya mempertahankan
bidang usaha lama. Salah satunya adalah KUD di Kecamatan Mejobo yang masih
berjalan dengan usaha penggilingan padi,” ujar Bambang, baru-baru ini.
Menurutnya, harus diakui, salah satu penyebab KUD menjadi
tenggelam karena unit-unit usaha yang semula menjadi andalan kini sudah tidak
bisa diharapkan. Dulu, warga membayar tagihan listrik biasanya ke KUD. Namun
sekarang, hal itu sudah ditinggalkan.
“Kecanggihan teknologi membuat warga bisa sangat mudah
melakukan transaksi tagihan. Bisa melalui loket-loket yang ada di desa-desa,
toko modern, atau melalui fitur-fitur di telepon pintar,” katanya.
Begitu juga dengan penyaluran pupuk. Ia menerangkan, usaha
ini juga menjadi primadona KUD pada jaman kejayaannya. Akan tetapi, sekarang
penyaluran pupuk ke petani tidak serta merta dilakukan oleh KUD. Kondisi ini
harus disikapi dengan bijak agar KUD bisa kembali eksis.
Faktor lain yang menjadi kendala keberlangsungan hidup KUD
tentu saja persediaan modal. Hal ini terkait erat dengan banyaknya tunggakan
Kredit Usaha Tani (KUT) yang harus ditanggung KUD. Karena tengah terjerat utang
KUT inilah, maka KUD juga tekendala saat akan mengakses permodalan di bank
untuk membuka atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
Khusus mengenai tunggakan KUT, Bambang menjelaskan, saat ini
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus
mengupayakan supaya tunggakan tersebut bisa diputihkan atau dihapus. Jika hal
itu bisa diwujudkan, maka KUD bisa kembali mencari tambahan modal dari sektor
perbankan.
Kabid Koperasi dan UKM Abi Wibowo menambahkan, persoalan
lain yang dihadapi KUD tentu saja menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM). Karena
terpuruk dalam waktu lama, tidak mengherankan apabila sudah banyak pengurus KUD
yang juga tidak aktif. Di sisi lain, proses kaderisasi pengurus juga tidak
berjalan maksimal. Kami berusaha untuk melakukan monitoring dan pendataan
mengenai kondisi KUD saat ini.
“Sejauhmana mereka bisa menjalakan usaha dan seberapa besar
modal yang dimiliki. Ini sangat penting untuk menentukan kebijakan yang akan
diterapkan kepada KUD-KUD tersebut,” imbuhnya.
klikFakta.com/WKZ-Adv
