 |
| ilustrasi audit BPK. (KF-istimewa) |
klikFakta.com,
REMBANG – Baru dibagikan sekitar dua pekan lalu, seragam batik Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kabupaten Rembang ditarik secara mendadak. Hal itu menimbulkan
tanda tanya besar bagi sebagian ASN.
Salah satu
ASN yang enggan rasa namanya mengatakan, Selasa sore perintah untuk
mengumpulkan seragam dari proyek lelang tahun 2017 yang dimenangkan oleh PT
Milenia Multi Prakarsa Jakarta dengan nilai Rp 3,58 miliar lebih dari pagu
sebesar Rp 3,64 lebih dari itu mulai Rabu pagi sampai siang
''Seragam
batik itu ke Bagian Umum dengan nama dan instansi,'' kata dia, seperti dikutip
suaramerdeka.
Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Pakaian Batik Tradisional tahun 2017, Edi
Handoyo mengatakan bahwa perbesaran seragam batik ASN itu akan ditanggung oleh
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
''Itu adalah
cara pemeriksa BPK meyakini batik hasil pengadaan sudah sampai ke penerima.
Suratnya bunyinya demikian, '' katanya melalui pesan singkat. Kepala Bagian
Perekonomian Pemkab Rembang itu mengatakan setelah pemeriksaan, ribuan seragam
batik ASN itu akan kembali lagi ke masing-masing ASN. '' Setelah diperiksa,
nanti kembali lagi ke penerima, '' jelasnya.
Apakah
seragam batik yang sempat terjerat bukan batik tulis dengan cara menggunakan
sablon menggunakan malam dingin, dia mengatakan pemeriksa BPK telah hadiri
klaster batik lasem terkait pengadaan pakaian batik tradisional. Kedatangan
pemeriksa BPK ke klaster batik lasem itu untuk garansi pakaian batik
tradisional sesuai dengan spek yaitu batik tulis.
Terpisah
Ketua Lembaga Studi Pemberdayaan Masyarakat (Lespem) Rembang, Bambang Wahyu
Widodo sejak awal sudah menyayangkan sistem pengadaan ribuan seragam batik ASN
yang dijalankan secara serentak dengan sistem lelang itu. Pasalnya, pengadaan
seragam dimenangkan oleh perusahaan Jakarta namun dikerjakan oleh klaster batik
Lasem.
'' Dengan
cara lelang serentak itu, tujuan pembuatan seragam untuk pemberdayaan ekonomi
lokal kami kira juga kurang mengena, '' katanya. Dikatakan, dengan sistem
lelang dimenangkan perusahaan Jakarta namun dikerjakan oleh klaster itu juga
bisa menimbulkan dugaan adanya pengaturan.
Bambang mengatakan
dari penelitian yang ada, kegiatan pengadaan seragam batik tradisional yang
dilaksanakan di ringkas dengan cara lelang serentak. Dia pun sejak awal sudah
terbiasa Pemkab Rembang menempuh cara yang lebih elegan dalam pembuatan seragam
batik ASN itu.
Misalnya,
Pemkab hanya menetapkan motif, warna dan jenis kain yang digunakan untuk
seragam ASN melalui surat edaran. Sedang proses pengadaan seragam batik ke
satu-masing organisasi perangkat daerah (OPD). '' OPD saya cermati hampir
setiap tahun memiliki anggaran dan pembuatan seragam batik tulis. Mereka juga
memilih perajin sendiri. Saya kira, cara seperti ini lebih elegan dibanding
pengadaan serentak, '' tandasnya.
klikFakta.com/Ed.089
